Sebuah fakta mengejutkan muncul pada Pemilu 1955: Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil meraih kemenangan telak di Yogyakarta. Kemenangan PKI di Yogyakarta 1955 ini kontras dengan perolehan suara PKI di tingkat nasional yang hanya menempati peringkat keempat, setelah PNI, Masyumi, dan NU.
Bagaimana basis kebudayaan dan spiritual Jawa ini, yang dipimpin oleh seorang raja, justru menjadi basis massa terbesar bagi partai berideologi komunis? Jawabannya terletak pada kuatnya tradisi gerakan buruh dan tani di wilayah tersebut dan strategi cerdik PKI “Jalan Baru” di bawah D.N. Aidit.
Basis Kekuatan PKI di Yogyakarta
Kemenangan PKI di Yogyakarta diraih dengan perolehan suara mayoritas di dua wilayah kunci: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul.
- Gunungkidul: Janji Agraria bagi Petani Miskin Wilayah Gunungkidul dikenal sebagai daerah yang kering dan miskin, di mana banyak petani menghadapi masalah kemiskinan struktural dan ketidakadilan agraria. Agenda utama komunis di seluruh dunia adalah reformasi agraria (landreform). Janji-janji PKI, yang diusung gencar oleh organisasi sayapnya, Barisan Tani Indonesia (BTI), untuk melakukan pembagian tanah dan peningkatan kesejahteraan petani kecil, menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi penduduk pedesaan. PKI memang intens melakukan aktivitas kader di pedesaan.
- Kota Yogyakarta: Suara Buruh dan Intelektual Kemenangan di Kota Yogyakarta mencerminkan dukungan dari kelompok buruh, pekerja, dan intelektual Marxis. Kota ini memiliki basis pekerja pabrik (termasuk yang terkait dengan rel kereta api dan industri kecil) serta sejumlah intelektual dan seniman yang tertarik pada ideologi “kiri” sebagai solusi untuk masalah sosial dan kelas. Kelompok-kelompok ini diorganisir melalui serikat buruh sayap PKI seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).
Mengapa Gerakan Anti-Feodal PKI Gagal Total di Yogyakarta?
Meskipun PKI menang telak, gerakan radikal anti-feodal yang menjadi ciri khas komunis dan berhasil memicu kekerasan di Sumatra hingga Surakarta (seperti perampasan harta dan pembunuhan bangsawan seperti Tengku Amir Hamzah ), gagal total di Kesultanan Yogyakarta.
1. Sultan HB IX Menanggalkan Feodalisme Secara Sukarela
Kunci utama terletak pada strategi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak awal kemerdekaan, Sultan sudah memotong akar feodalisme di wilayahnya sendiri, sebelum PKI sempat menggunakannya sebagai senjata.
- Penyerahan Kedaulatan: Hanya beberapa minggu setelah Proklamasi, Sultan mengeluarkan maklumat yang menyatakan Kesultanan dan Pakualaman sebagai bagian integral dari Republik Indonesia, secara sukarela menyerahkan kedaulatan feodal kepada Republik.
- Citra Anti-Penindasan: Sultan menggunakan sumber daya keraton untuk membela rakyat, seperti upayanya menghindari kerja paksa (Romusha) di masa Jepang melalui pembangunan Selokan Mataram. Kebijakan pro-rakyat ini membuat PKI kehilangan sasaran ideal (yaitu tuan tanah feodal yang menindas), karena citra Sultan di mata rakyat sudah sangat anti-penindasan.
2. Yogyakarta sebagai Jantung Republik Indonesia
Sebagai ibu kota negara dari 1946 hingga 1949 , Yogyakarta memberikan Sultan otoritas ganda: sebagai Raja sekaligus Gubernur.
- Serangan Dianggap Pemberontakan: Upaya PKI untuk merampas tanah atau menyerang bangsawan Yogyakarta secara otomatis akan dianggap sebagai pemberontakan atau serangan terhadap pusat Pemerintahan RI. Reaksi militer dan politik yang akan muncul jauh lebih kuat dan cepat dibandingkan di wilayah lain.
- Dukungan Penuh Sultan kepada TNI: Sultan adalah penyokong utama TNI. Ia mengendalikan tokoh-tokoh militer anti-komunis dan menggunakan pengaruhnya untuk memastikan pasukan TNI di wilayahnya loyal kepada pemerintah RI. Mencoba menggulingkan Sultan sama saja dengan bunuh diri. PKI tahu betul gerakan militer menumpas pemberontakan komunis Madiun 1948 dikendalikan dari Yogyakarta, dipimpin Sultan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.
PKI “Jalan Baru” dan G30S
PKI yang memenangkan Pemilu 1955 adalah PKI “Jalan Baru” di bawah D.N. Aidit , yang tampil sebagai partai loyalis Pancasila dan loyalis Republik setelah rekonsiliasi dengan Soekarno. Namun, meskipun Yogyakarta kebal terhadap gerakan anarkis radikal anti-feodal , wilayah ini tetap menjadi lokasi gugurnya dua pahlawan revolusi saat Gerakan 30 September (G30S) 1965. Namun, pola di DIY menunjukkan keunikan karena berhasil menghindari skala pembantaian anti-feodal dan pembersihan massal yang menimpa Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
About the Author
