Rekonsiliasi konflik etnis Jawa – Sunda untuk menghapus perang dingin beraroma dendam sejarah telah dilakukan pada 6 Maret 2018 antara Gubernur DIY Sultan HB X dan Gubernur Jatim Soekarwo mewakili etnis Jawa di satu pihak, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mewakili etnis Sunda di pihak lain. Dendam sejarah muncul akibat tragedi Perang Bubat lebih dari 600 tahun silam antara Kerajaan Majapahit (Jawa) VS Kerajaan Sunda.
Pemberitaan berbagai sumber mengatakan perseteruan itu begitu tampak pada nama-nama jalan di Jawa Tengah, Jawa TImur, dan DIY yang tak satu pun berbau Sunda. Begitu pula sebaliknya, jangan berharap nama berbau Kerajaan Majapahit seperti Hayam Wuruk atau Gajah Mada terdapat pada jalan-jalan di wilayah Jawa Barat.
Bahkan konon ada pesan dari orang tua Jawa jaman dulu kepada anaknya untuk tidak menikah dengan orang Sunda, begitu juga sebaliknya. Juga ada yang mengatakan orang Jawa tidak boleh beli (memiliki) tanah di wilayah Sunda, dan sebaliknya.
Perang Bubat Peristiwa Sejarah atau Fiksi.
Perang Bubat disinggung dalam Carita Parahyangan (abad ke-16), dan pertempuran di alun-alun Bubat, Trowulan, tersebut menjadi tema utama Kidung Sunda, naskah Bali dari sekitar pertengahan abad ke-16. Pada awal abad ke-20, CC Berg, sejarawan Belanda, menerbitkan teks Kidung Sunda berikut terjemahannya (1927).
Perang Bubat juga disinggung di dalam salah satu pupuh Pararaton, tawarikh Jawa dari abad ke-15. Penulis Pararaton tidak diketahui, naskah ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1896 oleh J.L.A. Brandes, seorang filolog Belanda, lengkap dengan terjemahan, keterangan, dan ulasan.
Sedangkan Nagarakretagama karya Mpu Prapanca tahun 1365 yang secara luas dipandang sebagai sumber primer sejarah Majapahit sama sekali tidak menyinggung peristiwa berdarah ini. Beberapa sejarawan mempertanyakan keaslian Pararaton, dan berpendapat bahwa Kidung Sunda hanyalah sebuah novel fiksi kuno. Menurut mereka Perang Bubat tidak pernah terjadi.
Pandangan yang tampaknya berupaya merukunkan beragam kajian ini muncul dari sejarawan Nugroho Notosusanto yang dalam bukunya “Sejarah Nasional Indonesia II” mengatakan bahwa Mpu Prapanca mungkin sengaja mengesampingkan peristiwa Bubat karena tidak berkontribusi bagi kegemilangan Majapahit, bahkan dapat dianggap sebagai kegagalan politis Gajah Mada untuk menundukkan Sunda.
Sejarawan Aminuddin Kusdi menyebut Kidung Sunda hanyalah sumber sekunder bahkan tersier. Beberapa fakta di dalamnya tidak sesuai dengan sumber lain yang lebih kredibel seperti Prasasti. Periode abad ke-19 yang merupakan masa penulisan Kidung Sunda dikenal sebagai masa munculnya beberapa karya sastra kontroversial.
Sedangkan menurut arkeolog Hassan Djafar, dari 30 Prasasasti Kerajaan Sunda dan 50 Prasasasti Kerajaan Majapahit tidak ada yang menyebut Perang Bubat, sumber cerita hanya berupa naskah atau manuskrip.
About the Author
