Peristiwa Perang Bubat tahun 1357 Masehi, yang mempertemukan rombongan Kerajaan Sunda dan pasukan Majapahit di alun-alun Bubat, Trowulan, adalah salah satu episode paling tragis dan kontroversial dalam historiografi Nusantara. Tragedi yang bermula dari rencana pernikahan politis antara Raja Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citraresmi, Putri Prabu Linggabuana dari Sunda, ini menyisakan luka kolektif yang mendalam, terutama bagi masyarakat Sunda. Namun, di tengah keterbatasan dan bias sumber sejarah tradisional, fiksi perang bubat hadir sebagai medium penting untuk mengolah trauma masa lalu, menghadirkan sudut pandang baru, sekaligus mendorong upaya rekonsiliasi konflik etnis Jawa – Sunda yang masih terasa dampaknya hingga kini.
Menjelajahi Narasi Kelam dalam Fiksi
Perang Bubat, yang memuncak akibat tuntutan Mahapatih Gajah Mada agar Putri Dyah Pitaloka diserahkan sebagai persembahan (tanda takluk) alih-alih sebagai permaisuri setara, memaksa Raja Sunda dan rombongannya gugur demi mempertahankan kehormatan. Kisah ini tercatat dalam beberapa naskah kuno seperti Kidung Sunda, Kidung Sundayana, dan Pararaton, meskipun akurasinya sering diperdebatkan dan dianggap memiliki bias, terutama karena ditulis jauh setelah peristiwa terjadi.
Di sinilah peran fiksi perang bubat menjadi krusial. Karya-karya sastra seperti novel Perang Bubat oleh Yoseph Iskandar atau Gajah Mada: Perang Bubat oleh Langit Kresna Hariadi tidak hanya merekonstruksi kronologi peristiwa, tetapi juga mendalami dimensi emosional dan psikologis para tokoh sentralnya—Hayam Wuruk, Gajah Mada, Prabu Linggabuana, dan tentu saja Dyah Pitaloka.
- Humanisasi Tokoh: Fiksi memberikan ruang untuk humanisasi. Gajah Mada sering digambarkan sebagai tokoh yang ambisius, licik, namun juga mengabdi total pada cita-cita penyatuan Nusantara. Sementara Dyah Pitaloka direpresentasikan sebagai simbol kehormatan yang memilih bunuh diri (bela pati) demi menjaga martabat dan harga diri Kerajaan Sunda.
- Mengisi Kekosongan Sejarah: Novel-novel ini berupaya mengisi “celah” yang ditinggalkan oleh historiografi tradisional yang kaku, menawarkan interpretasi baru tentang motif, dialog, dan ketegangan di antara para pihak yang terlibat dalam perang Majapahit – Sunda ini. Fiksi menjadi cermin atas trauma kolektif, merefleksikan rasa pengkhianatan dan kekejaman yang dirasakan secara turun-temurun oleh etnis Sunda.
Mendorong Rekonsiliasi Etnis: Dari Fiksi Menuju Realitas
Dampak psikologis dari Perang Bubat terhadap hubungan etnis Jawa – Sunda sangat nyata, bahkan hingga melahirkan stereotip dan mitos pantangan pernikahan antar-etnis. Belanda, melalui politik devide et impera, bahkan dituding sengaja memelihara kisah Bubat, menjadikannya bagian dari pelajaran di sekolah kolonial untuk mencegah keakuran dua suku terbesar di Indonesia ini.
Kini, narasi fiksi perang bubat dan diskursus sejarah modern secara kolektif menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi konflik etnis Jawa – Sunda. Pemerintah daerah di Jawa dan Sunda telah mengambil langkah simbolis yang signifikan untuk “mengakhiri” dendam sejarah ini, seperti:
- Penamaan Jalan: Menggunakan nama tokoh dan kerajaan Sunda di wilayah Jawa, dan sebaliknya. Contohnya, peresmian Jalan Siliwangi dan Jalan Pajajaran di Yogyakarta, serta Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk di Bandung.
- Pernyataan Sikap: Para pemimpin daerah, seperti Sultan Hamengkubuwono X dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, secara terbuka menyerukan pelupaan dan pemaafan kesalahan masa lalu, menekankan bahwa tragedi Bubat adalah sejarah yang tak perlu terulang.
Upaya-upaya rekonsiliasi ini menunjukkan bahwa meskipun fiksi perang bubat berakar pada tragedi masa lampau, ia memiliki kekuatan untuk menjadi pijakan dalam membangun persaudaraan kebangsaan yang lebih erat di masa kini. Trauma sejarah yang diolah melalui seni dan sastra akhirnya membuka jalan bagi penyembuhan dan persatuan budaya.
Perang Bubat Fiksi Sejarah atau Fakta Bias? Menggugat Bukti Primer
Meskipun Fiksi Perang Bubat telah menjadi medium yang kuat untuk mengolah trauma, penting untuk meninjau peristiwa ini dari kacamata historiografi kritis. Sejumlah sejarawan dan akademisi mengajukan pertanyaan tajam: Benarkah peristiwa Perang Bubat murni sejarah, atau hanya kisah yang dibentuk oleh naskah-naskah pasca-kejadian dan politik kolonial?
Kekuatan Naskah dan Kelemahan Bukti Primer
Perdebatan mengenai historisitas Perang Bubat bersumber pada fakta bahwa kisah ini sebagian besar berasal dari sumber-sumber yang tergolong historiografi tradisional, bukan inskripsi atau catatan kontemporer yang kuat dari masa Majapahit:
- Kidung Sundayana dan Kidung Sunda: Ini adalah sumber utama yang meriwayatkan tragedi Bubat. Namun, naskah ini ditulis dalam bahasa Bali dan diperkirakan berasal dari abad ke-16, jauh setelah peristiwa 1357 M. Jeda waktu penulisan yang panjang ini membuka peluang besar terjadinya bias, mitos, dan dramatisasi dalam narasi.
- Pararaton: Meskipun mencatat adanya penyerahan putri Sunda, Pararaton juga dikenal sebagai sumber yang dipenuhi unsur mitos dan diperkirakan baru ditulis pada abad ke-16.
- Absennya Nagarakertagama: Bukti terkuat yang sering diajukan untuk meragukan historisitas adalah keheningan Nagarakertagama. Karya Prapanca (1365 M), yang merupakan catatan resmi dan kontemporer dari masa pemerintahan Hayam Wuruk, tidak mencatat sama sekali insiden Perang Bubat. Kitab ini justru menggambarkan Hayam Wuruk sebagai raja yang damai dan menjalin hubungan baik dengan semua wilayah. Bagi sebagian sejarawan, ketiadaan Bubat dalam sumber primer yang paling kredibel ini mengindikasikan bahwa peristiwa itu mungkin tidak terjadi, atau tidak dianggap penting (atau terlalu memalukan) untuk dicatat.
Fiksi yang Diperkuat oleh Politik Kolonial
Pandangan yang menguatkan status Fiksi Perang Bubat menyebutkan adanya peran politik devide et impera Belanda. Di masa kolonial, cerita Perang Bubat—yang menekankan permusuhan abadi antara Jawa dan Sunda—secara sengaja dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Jawa Barat.
Peran Devide et Impera: “Cerita ini diajarkan di sekolah-sekolah Belanda di Jabar, dan menjadi peristiwa berdampak psikologis bagi suku Sunda. Biar tidak ada keakuran antara Sunda dan Jawa.”
Dengan sengaja memelihara “trauma kolektif” yang berakar pada versi dramatis dari Perang Majapahit – Sunda ini, Belanda berhasil menciptakan sekat psikologis yang menghambat persatuan nasional. Oleh karena itu, bagi sebagian sejarawan, Perang Bubat adalah konstruksi narasi pasca-kejadian yang dieksploitasi, bukan fakta sejarah yang didukung bukti primer yang kuat.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa baik fiksi maupun kritik sejarah sama-sama penting dalam upaya rekonsiliasi konflik etnis Jawa – Sunda, karena keduanya memaksa masyarakat untuk menghadapi dan mempertanyakan luka lama, agar penyembuhan dapat dimulai dari akar masalah naratifnya.
About the Author
