Polemik ijazah palsu Presiden Jokowi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan instrumen politik yang sengaja dihidupkan kembali. Dalam sebuah diskusi eksklusif, seorang praktisi sekaligus akademisi hukum membedah bagaimana sakit hati politik pasca-putusan MK dan arah koalisi 2024 menjadi bahan bakar utama di balik upaya mendelegitimasi keluarga Jokowi menuju kontestasi 2029.
T: Selamat malam Prof, terima kasih atas kedatangannya. Semua orang sudah tahu siapa anda, sangat dikenal masyarakat. Jadi kita langsung saja dengan pertanyaan pertama: bagaimana anda sebagai praktisi sekaligus akademisi hukum mencermati perkembangan kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini?
J: Begini ya. Jokowi ini kan orangnya diem, kalem gitu ya. Tidak mengumbar pernyataan. Nah kemudian orang-orang ini berbuat segala macam berdasarkan penafsiran masing-masing.
T: Contohnya bagaimana itu prof?
J: Semua ini kan saya lihat sebetulnya berawal ketika dulu Jokowi hendak menjadikan Ganjar cawapresnya Prabowo. Ngapain tuh Prabowo dibawa turun ke sawah-sawah di Jawa Tengah bersama Ganjar sebagai Gubernur. Apa urusannya Menteri Pertahanan sama sawah-sawah. Tapi kan PDIP maunya kadernya jadi Capres bukan Cawapres, kemudian segera mendeklarasikan Ganjar-Mahfud.
T: Kemudian Prabowo menghadap Jokowi minta ijin untuk maju bersama Gibran karena partai-partai koalisinya pada ribut sendiri bersaing sodorkan cawapres
J: Exactly itu masalahnya. PDIP berharap Jokowi melarang Gibran dan mendukung Ganjar. Tapi faktanya Jokowi tidak melarang Gibran malah mendukung, maka marahlah orang-orang itu sampai sekarang.
T: Kenapa marah Prof?
J: Ya karena tahu Ganjar-Mahfud tanpa dukungan Jokowi akan kalah. Pak Mahfud sendiri di podcast mengatakan sudah tahu bakal kalah setelah tahu Gibran diusung Prabowo.
T: Itu kejadian sebelum MK meloloskan Gibran maju.
J: Iya. Dan jangan lupa, sebelum itu pun PDIP sempat berwacana untuk mengusung Gibran berpasangan dengan Ganjar. PDIP sudah tahu ada “Paman Usman” di dalam sana. Kata Puan, “Kita lihat saja, mudah-mudahan MK meloloskan mas Gibran”. Setelah Gibran benar-benar diloloskan MK, eh diambil Prabowo dan Jokowi tidak melarang malah mendukung. Maka ngamuklah mereka. Disebut pengkhianatlah, nepotismelah, macam-macam kan.
T: Terus kaitannya apa dengan kasus fitnah ijazah palsu?
J: Kaitannya bersifat tidak langsung kalau saya melihatnya, dan orientasinya 2029. Kebetulan di luar sana ada gerombolan yang sedang berpolemik tentang ijazah Jokowi untuk tujuan yang belum jelas apa persisnya. Inilah yang kemudian dijadikan alat untuk mendelegitimasi Jokowi dan keluarganya, pembunuhan karakter.
T: Mungkinkah justru mereka yang sejak awal mendalangi munculnya polemik itu kembali setelah sebelumnya sudah ada yang dipenjara yaitu Nur Sugik.
J: Nur siapa?
T: Nur Sugik.
J: Saya tidak tahu siapa dia. Tapi perkara siapa dalang di balik polemik sejauh ini spekulatif saja. Pastinya yang tidak suka Jokowi mendukung Prabowo-Gibran bukan hanya PDIP tapi juga kelompok-kelompok “agamis” pendukung Anies Baswedan yang secara “tradisional” sudah membenci Jokowi sejak 2014.
T: Baik Prof, terima kasih atas waktunya.
J: Sama-sama.
Jelas sudah bahwa benang merah isu ijazah ini berkelindan erat dengan dinamika koalisi dan hasil Pilpres lalu. Dari “sawah di Jawa Tengah” hingga putusan MK, setiap langkah politik memiliki konsekuensi, dan bagi Jokowi konsekuensi itu hadir dalam bentuk serangan karakter masif. Penjelasan tadi menegaskan satu hal: dalam politik tidak ada isu yang benar-benar lahir dari ruang hampa, tidak akan ada asap kalau tidak ada api.
About the Author
