Banyak diceritakan bahwa salah satu pemicu perang Diponegoro (1825-1830) adalah proyek jalan kereta api melindas makam leluhur. Perang dimulai dengan memerintahkan para pengikutnya mencabuti patok-patok batas proyek jalan kereta api tersebut. Kisah tersebut muncul dalam, salah satunya, buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Kelas V Sekolah Dasar terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 2008, karya Endang Susilaningsih dan Linda S Limbong.
Kisah itu juga diterbitkan melalui berbagai media online, salah satunya Kompas dalam artikelnya “Sejarah Perang Diponegoro: Penyebab, Kronologi, dan Dampak”, 19/07/2022.
Sementara itu, menurut penjelasan PT. KAI, sejarah masuknya kereta api ke kawasan Hindia Belanda dimulai dengan pencangkulan pertama jalur rel Semarang-Vorstenlanden di Desa Kemijen oleh Gubernur Jendral L.A.J Baron Sloet van de Beele tanggal 17 Juni 1864.
Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan swasta Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NISM), merupakan realisasi dari gagasan yang baru muncul pada Agustus 1840. Gagasan itu disampaikan oleh Kolonel Jhr van der Wijk yang disambut Pemerintah Kerajaan Belanda dengan mengeluarkan Koninklijk Besluit Nomor 270 tanggal 28 Mei 1842 berisi perintah membangun jalur rel kereta api Semarang-Vorstenlanden tersebut.
Vorstenlanden adalah sebutan untuk daerah-daerah kekuasaan empat monarki pecahan Kesultanan Mataram, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman
Jadi gagasan kolonial untuk membangun jalur kereta api itu baru muncul 10 tahun setelah Perang Diponegoro selesai, lalu disetujui 2 tahun berikutnya.
Stasiun pertama di Kesultanan Yogyakarta, yaitu Lempuyangan, diresmikan 2 Maret 1872 oleh Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). Lima belas tahun berikutnya, tepatnya 12 Mei 1887, Stasiun Tugu didirikan.
Berikut ini kompilasi berbagai sumber yang semuanya menggunakan karya Dr. Peter Carey, “The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855” sebagai referensi.
Perang Diponegoro melawan kongsi antara Keraton Yogya dan Kolonial Hindia Belanda
Perang terjadi antara dua pihak, yaitu Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi melawan sekutu antara Keraton Yogyakarta dan Kolonial Hindia Belanda. Hingga selama lebih dari seratus tahun paska perang, Diponegoro dan seluruh pengikutnya dicap pengkhianat. Keturunan Diponegoro pun dilarang menginjakkan kaki ke keraton. Baru oleh Sultan HB IX nama Diponegoro direhabilitasi dan keturunannya diterima kembali sebagai bagian dari keluarga keraton.
Kalau begitu apa penyebab Perang Diponegoro?
Awal mula konflik dipicu oleh hadirnya Gubernur Jendral Herman Willem Daendels (1808 – 1811) di Batavia yang dikirim oleh Raja Belanda (Hollandia) Louise Bonaparte, atas perintah kakaknya yaitu Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Saat itu Belanda sedang diduduki Prancis. Daendels dikirim dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
Dengan mengerahkan kekuatan militernya, langkah pertama Daendels adalah memaksa Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap sumber daya alam dan manusia dalam rangka membangun jalur transportasi Anyer – Panarukan. Dalam proses itu terjadilah insiden di berbagai wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta di Jawa bagian timur (Madiun, Magetan, Mojokerto, Surabaya, Caruban, Kertosono) berkaitan dengan pemaksaan penyerahan hak pengelolaan hutan kesultanan oleh Daendels. Insiden ini kemudian bergulir menjadi pemberontakan Raden Rangga (Rangga Prawiradirjo III), bupati Madiun sekaligus menantu Sultan HB II yang menikahi Gusti Bendoro Raden Ayu Maduretno.
Sultan HB II merestui pemberontakan Raden Rangga, dan memecat Patih Danureja II karena berpihak ke Daendels. Perlawanan Raden Rangga ditumpas Daendels tahun 1810. Keraton dipaksa membayar ganti rugi tapi Sultan HB II juga bersikeras menolak. Akibatnya Daendels melengserkan paksa HB II dan mengangkat putera mahkotanya bernama Gusti Raden Mas Surojo sebagai Sultan bergelar HB III.
Diponegoro adalah anak tertua Sultan HB III ini tapi bukan dari rahim permaisuri. Sedangkan Pangeran Mangkubumi (Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi) adalah adik HB III, dengan demikian Diponegoro menyebutnya paman.
Pada tahun berikutnya, 1811, pasukan Inggris mendarat di Jawa, pasukan Raffles mengalahkan pasukan Daendles. Momentum ini dimanfaatkan oleh HB II untuk bertahta lagi, melengserkan anaknya kembali ke posisi semula yaitu putera mahkota. Dalam proses ini Sultan HB II membunuh Patih Danureja II di Sitihinggil karena berpihak ke Daendels.
Karena sikap Sultan HB II terhadap hadirnya Inggris juga keras, Thomas Stamford Raffles pun akhirnya menyerang Keraton Yogyakarta (19-20 Juni 1812). Raffles menjarah hampir semua harta benda keraton, dan Sultan HB II pun dibuangnya ke Penang. Raffles kemudian menobatkan kembali HB III (Gusti Raden Mas Surojo) menggantikan ayahandanya.
Menyaksikan penobatan Sultan HB III, Kapten Wlliam Colebrooke menyebutnya sebagai “upacara sangat mengesankan” dalam sepucuk surat untuk ayahnya, Kolonel Paulet Colebrooke, di Kent, Inggris.
Kalah dalam pertempuran melawan Raffles tersebut, Kesultanan Yogyakarta harus menerima konsekuensi, antara lain:
01. Yogyakarta harus melepaskan daerah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang dan Grobogan untuk diserahkan kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000 real setiap tahunnya.
02. Angkatan perang Kesultanan Yogyakarta diperkecil hingga menjadi beberapa gelintir tentara keamanan keraton saja.
03. Sebagian wilayah kekuasaan keraton, yaitu Kadipaten Pakualaman, oleh Raffles dirampas lalu diserahkan kepada Pangeran Notokusumo. Atas jasanya mendukung Inggris, Pangeran Notokusumo oleh Raffles diangkat menjadi penguasa Kadipaten Pakualaman dengan gelar Paku Alam I.
04. Atas jasanya membantu Inggris, Kapitan Tan Jin Sing diangkat menjadi Bupati Nayoko pada 18 September 1813 oleh Thomas Stamford Raffles dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Secadiningrat. Dengan demikian, Kapitan Tan Jin Sing menjadi keturunan Tionghoa pertama dalam lingkungan bangsawan Keraton Yogyakarta. Selain diangkat sebagai bupati, Tan Jin Sing juga diberi lahan 800 cacah di bagian timur Bagelen.
Masih dalam masa pemerintahan kolonial Inggris, Sultan HB III wafat dan digantikan putranya, adik tiri Pangeran Diponegoro, yang dinobatkan pada tahun 1814 bergelar HB IV. Karena Sultan HB IV masih anak-anak berusia 10 tahun, Paku Alam I dan Patih Danuredjo III diangkat menjadi wali raja. Praktis jalannya pemerintahan dikendalikan oleh para wali raja ini, yang pro kolonial. Inggris memerintah hingga tahun 1815, setelah itu Jawa dikembalikan ke Belanda di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen sesuai isi Konvensi London 1814.
Pada 20 Januari 1820 Paku Alam I meletakkan jabatan sebagai wali raja. Pemerintahan mandiri HB IV itu hanya berjalan dua tahun saja karena tiba-tiba meninggal dunia pada 6 Desember 1823 saat sedang bertamasya. Kematian mendadak HB IV ini menimbulkan desas-desus bahwa dirinya tewas diracun ketika sedang bertamasya. Putra mahkota yang belum genap berusia tiga tahun pun diangkat menjadi penggantinya, bergelar HB V.
Atas permintaan Ratu Ageng (permaisuri HB III, ibu tiri Diponegoro) dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono (permaisuri HB IV), Pangeran Diponegoro diangkat menjadi wali raja bagi keponakannya itu bersama dengan Mangkubumi, menggantikan duet Paku Alam dan Danureja.
Perang Diponegoro pecah pada masa Sultan HB V ini, kenapa?
Dalam kapasitasnya sebagai wali raja, pelaksana pemerintahan sehari-hari, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi berselisih dengan Residen baru Hendrik Smissaert. Smissaert mengabaikan pendapat Pangeran Diponegoro dalam persoalan ganti rugi sewa tanah yang dapat membangkrutkan Kesultanan.
Pada 6 Mei 1823 Gubernur Jendral Van der Capellen mengeluarkan dekrit bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824, dengan catatan pemilik lahan wajib memberi kompensasi kepada penyewa lahan yang orang Eropa. Keraton Yogyakarta terancam bangkrut karena semua tanah yang disewa “orang Eropa” adalah milik keraton sehingga Pangeran Diponegoro terpaksa meminjam uang kepada Kapitan Tionghoa.
Ringkasnya, keputusan Diponegoro dan Mangkubumi untuk putus hubungan dengan keraton dan menyingkir dipicu oleh sikap Ratu Ageng dan Patih Danurejo yang malah mendukung dekrit Capellen itu. Pada 29 Oktober 1824 Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan di rumahnya di Tegalrejo untuk membahas rencana perlawanan.
Pada Rabu 20 Juli 1825 pihak istana mengirim dua bupati keraton senior untuk memimpin pasukan gabungan Keraton-Belanda bergerak menangkap Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Kediaman Diponegoro jatuh dengan mudahnya dan dibakar, namun Diponegoro dan pengikutnya berhasil lolos. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya lantas bergerak cepat ke barat hingga Desa Dekso di Kabupaten Kulonprogo, dan meneruskan ke selatan hingga tiba di Goa Selarong, Bantul. Pangeran Diponegoro menjadikan Goa Selarong sebagai basisnya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, sedangkan Raden Ayu Retnaningsih (selir yang paling setia menemani Pangeran setelah dua istrinya wafat) dan pengiringnya menempati Goa Putri di sebelah Timur.
Penyerangan Tegalrejo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga bangsawan yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Sebanyak 15 dari 19 pangeran ikut bergabung pada awal-awal perang itu. Bahkan penguasa Surakarta Ingkang Sinuhun Kanjeng Sunan Pakubuwono VI juga mendukung Diponegero
Pemerintah kolonial Hindia Belanda mencoba mengambil simpati rakyat dengan mendatangkan HB II yang dulu dibuang oleh Inggris. Sultan HB II pun dibawa kembali untuk bertahta ketiga kalinya pada 18 Agustus 1826. Kedatangan Sultan Sepuh ini sedikit melemahkan kekuatan Diponegoro, mengingat kepopulerannya semasa masih menjabat sebelum dibuang ke Penang tahun 1812.
Sultan HB II tampak berusaha menertibkan keadaan, beberapa tokoh penting keraton berhasil dibujuk pulang ke Yogyakarta berhenti mengikuti Diponegoro. Meskipun begitu sultan sendiri tidak pernah berniat serius untuk membujuk Diponegoro cucunya dan Pangeran Mangkubumi anaknya, untuk menghentikan perlawanan. Sikap ini lantas dilihat sebagai dukungan terselubung terhadap duet perlawanan Diponegoro – Mangkubumi.
Sultan HB II wafat pada tanggal 3 Januari 1828 setelah menderita sakit radang tenggorokan dan akibat usia tua. Tahta kembali dipegang oleh cicitnya, yaitu HB V. Berbeda dari penguasa-penguasa Kesultanan Yogyakarta lainnya, jenazah HB II tidak dimakamkan di Imogiri tapi di Kotagede, karena jalur perjalanan ke Imogiri kala itu dikuasai kubu Pangeran Diponegoro.
About the Author
