
Perdebatan soal bagaimana penampilan Pangeran Diponegoro (Bendoro Raden Mas Ontowiryo) kerap muncul dalam diskusi sejarah populer. Sebagian menggambarkannya mengenakan sorban dan jubah panjang ala kaum Wahabi Padri, sementara yang lain menampilkannya dalam balutan beskap busana ningrat Jawa.
Figur Diponegoro yang menggunakan busana Jawa beskap itu muncul dalam buku Peter Carey yang didapatkannya dari salah seorang keturunan Diponegoro. Kalau begitu ilustrasi yang bersorban ala kaum Wahabi Padri di Sumatra Barat itu dari mana referensinya?
Menurut Peter Carey, penampilan berjubah itu merujuk pada lukisan karya Adrianus Johannes Bik, seorang hakim di Batavia yang juga seorang pelukis, pada saat Pangeran Diponegoro ditahan di penjara pada tahun 1830.
Peter Carey mengatakan Johannes Bik minta ijin melukis potret diri Pangeran Diponegoro. Setelah diijinkan lantas dia pun melukis menggunakan pensil di atas kertas, menggambarkan Pangeran Diponegoro memakai sorban, baju koko dan jubah, selempang ditaruh ke bahu kanan dan keris pusaka diselipkan di ikat pinggang.
Goresan tangan Johannes Bik ini kemudian dinyatakan sebagai yang paling akurat dan dijadikan standar sebab dirinya berkesempatan melihat langsung Pangeran Diponegoro semasa hidup.
Visualisasi seperti itu kemudian dilukiskan kembali oleh para seniman lukis pribumi sesudahnya, misalnya dalam karya legendaris Raden Saleh “Penangkapan Diponegoro”.
Kalau begitu mana yang benar? Pakai jubah-sorban atau beskap Jawa? Dua-duanya benar!
Busana Beskap Ningrat Jawa.
Pangeran Diponegoro mengenakan busana beskap Jawa dalam kapasitasnya sebagai anak raja dan pejabat tertinggi kraton (Wali Raja). Perang Diponegoro (1825-1830) terjadi pada masa Sultan HB V, yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Ayahanda Sultan HB V adalah adik Diponegoro.
Begini Lebih Detilnya:
Pangeran Diponegoro adalah anak tertua Sultan HB III, tapi tidak diangkat menjadi Sultan karena ibunya bukan permaisuri. Tahta kraton pun lantas diberikan pada adiknya, Raden Mas Surojo, bergelar Sultan HB IV.
Tahun 1823 Sultan HB IV wafat mendadak pada usia muda (sekitar 18 tahun). Tahta kemudian diturunkan ke anaknya, Raden Mas Djalaludin, tapi masih berusia 3 tahun. Karena Sultan HB V masih balita, kraton memerlukan sosok Wali Raja untuk menjalankan segala aspek ketatanegaraan.
Maka Pangeran Diponegoro pun diangkat menjadi Wali Raja, sedangkan jalannya pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang Pangeran Mangkubumi sesuai tradisi. Dengan demikian secara defacto saat itu kekuasaan Kraton Yogyakarta dijalankan oleh Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi (1823–1825).
Pengangkatan Diponegoro menjadi Wali Raja tidak direstui Belanda. Diponegoro tidak peduli dan mulai menunjukkan sikap oposisi terhadap campur tangan kolonial, khususnya terkait pajak tanah dan proyek pembangunan jalan yang melanggar situs-situs keramat.
Pada 1825 Diponegoro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Raja, kemudian bersama Pangeran Mangkubumi pergi menyingkir dari kraton untuk memimpin perang yang kemudian dikenal dengan Perang Diponegoro 1825-1830. Jubah-sorban dikenakannya ketika memimpin perang ini.
Selain bermakna spiritual, jubah-sorban ala wahabi Padri itu dikenakannya sebagai simbol perlawanan terhadap kolonial. Kenapa begitu?
Perang Jawa pecah ketika Kolonial sibuk menumpas kaum wahabi Padri (Perang Padri 1803–1837) di Sumatra Barat yang berperang saudara melawan Kaum Adat Minang. Kolonial Belanda berada di pihak Kaum Adat Minang. Jubah-sorban ala kaum Padri itu menjadi bahasa simbolis Diponegoro bahwa dirinya terang-terangan menantang perang kolonial.
Kemudian Siapa Sejatinya Pangeran Mangkubumi.
Tidak pernah diekspose dalam narasi sejarah secara spesifik jati diri sang Mangkubumi pendamping Diponegoro ini, sebagaimana pendamping lainnya seperti Kyai Mojo misalnya.
Ada dua Pangeran Mangkubumi yang menonjol dalam catatan sejarah Yogya. Pertama adalah Pangeran Mangkubumi pendiri Yogyakarta yang bergelar Sultan HB I, nama aslinya Raden Mas Sujana, anak dari Amangkurat IV.
Kedua adalah Pangeran Mangkubumi pendamping (penasehat) utama Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa ini.
Dalam tradisi kraton, jabatan “Mangkubumi” memiliki prestise tersendiri. Gelar ini merujuk pada jabatan strategis dalam kraton sebagai pelaksana administratif pemerintahan sehari-hari, semacam perdana menteri.
Sebagaimana telah menjadi tradisi, jabatan Mangkubumi dipegang oleh salah satu adik kandung dari ayah Diponegoro (Sultan HB III). Jadi dia adalah paman dari Diponegoro sendiri.
Sultan HB III punya empat saudara kandung, tiga perempuan, satu laki-laki:
- GKR. Bendoro, menikah dengan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, cucu Hamengkubuwana I dari puterinya RAy. Joyoningrat.
- GKR. Hangger, menikah dengan Patih Danureja II.
- Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi alias Kanjeng Gusti Panembahan Mangkurat. Pangeran inilah pendamping utama Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Kediamannya (sekarang sudah tidak ada) terletak di kelurahan Panembahan, kemantren Kraton, kawasan yang sekarang terkenal dengan sentra Gudeg Wijilan.
- GKR. Maduretno, menikah dengan Ronggo Prawirodirjo III, mertua Pangeran Diponegoro dari salah satu istrinya: Raden Ayu Maduretno.
Pemegang jabatan Mangkubumi biasanya adalah saudara kandung (terutama adik) dari Sultan yang saat itu bertahta. Anak pertama dari Sultan yang sedang bertahta biasanya menjadi Putra Mahkota. Sedangkan anak kedua disiapkan menjadi calon Mangkubumi untuk generasi berikutnya. Anak kedua yang dipersiapkan menjadi Mangkubumi ini diberi gelar Pangeran Adipati Anom.
