Curhat Sukarno kepada Hamengku Buwono IX soal Supersemar dan Pengalihan Kekuasaan

Sejarah bangsa Indonesia dipenuhi dengan momen-momen krusial yang membentuk jalannya negara, salah satunya adalah peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menjadi tonggak utama peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Jenderal Soeharto.

Sebuah laporan dari Tempo.co mengupas lebih dalam sisi emosional dari peristiwa ini, menampilkan curahan hati Sukarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang menggambarkan beratnya beban yang ia pikul. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan juga sebuah drama politik yang melibatkan kepercayaan, kekuasaan, dan pengkhianatan yang dirasakan oleh seorang proklamator.

Supersemar, yang konon dikeluarkan oleh Sukarno, menjadi titik balik yang mengawali Orde Baru dan mengakhiri era Orde Lama. Namun, di balik narasi resmi, terdapat berbagai versi dan interpretasi yang menunjukkan kerumitan sejarah.

Beberapa pihak menganggap Supersemar sebagai surat perintah yang sah untuk memulihkan keamanan, sementara yang lain melihatnya sebagai manuver politik untuk menggulingkan kekuasaan Sukarno. Dalam konteks ini, percakapan antara Sukarno dan Hamengku Buwono IX menjadi sangat penting, karena menunjukkan perspektif pribadi Sukarno yang jarang terungkap. Ia merasakan adanya pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya, terutama setelah Peristiwa G-30-S/PKI.

Sukarno, dalam laporan tersebut, diceritakan mengalami tekanan hebat dari berbagai pihak. Ia merasa sendiri dan ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya setia padanya. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang kala itu menjabat sebagai menteri, menjadi salah satu tokoh yang mendengarkan curahan hati Sukarno.

Diskusi mereka tidak hanya membahas soal politik, melainkan juga soal moral dan etika dalam berbangsa. Supersemar, bagi Sukarno, bukanlah surat yang diniatkannya untuk mengalihkan kekuasaan sepenuhnya, melainkan hanya untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam situasi darurat. Namun, interpretasi dan implementasi surat tersebut oleh Soeharto berbeda, yang kemudian dimanfaatkan untuk membubarkan PKI dan membersihkan unsur-unsur yang dianggap berafiliasi dengan partai tersebut dari lembaga negara. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Sukarno merasa dikhianati.

Laporan tersebut juga menyinggung tentang pertemuan Sukarno dengan tiga jenderal Angkatan Darat, termasuk Jenderal Basuki Rahmat, yang menemuinya di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966. Mereka datang dengan dalih untuk menenangkan suasana, tetapi pada akhirnya, pertemuan itu berujung pada penandatanganan Supersemar. Berbagai spekulasi dan kesaksian mengiringi penandatanganan tersebut, dengan beberapa sumber menyebutkan adanya paksaan.

Salah satu momen paling pilu yang diceritakan dalam laporan Tempo.co adalah ketika Sukarno, dengan nada putus asa, mengungkapkan perasaannya kepada Hamengku Buwono IX. Ia merasa bahwa dirinya telah dikhianati dan tidak lagi dihormati sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Di sisi lain, Soeharto, dalam pidato dan pernyataannya, selalu menekankan penghormatan terhadap Sukarno sebagai orang tua dan pemimpin bangsa.

Namun, tindakan yang diambilnya setelah menerima Supersemar justru menunjukkan ambisi politik yang kuat. Supersemar digunakan sebagai dasar untuk membubarkan PKI, sebuah langkah yang sejak lama ditolak oleh Sukarno. Pembubaran ini diikuti dengan penangkapan 15 menteri pendukung Sukarno, yang semakin memperjelas ketegangan antara kedua belah pihak.

Situasi politik semakin memanas, dan akhirnya, pada 7 Maret 1967, Sukarno dipaksa untuk melepaskan jabatannya sebagai presiden. MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) menolak pidato pertanggungjawabannya, yang dikenal sebagai “Nawaksara”, karena dianggap tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai peristiwa G-30-S/PKI. Peristiwa ini menjadi pemicu utama dicabutnya kekuasaan Sukarno.

Keputusan Sukarno untuk menyerahkan kekuasaan secara formal kepada Soeharto pada 20 Februari 1967, meskipun dengan berat hati, menjadi penutup babak kepemimpinannya. Dokumen penyerahan kekuasaan ini bahkan sempat bocor ke media, yang semakin menambah beban mental Sukarno. Ia merasa bahwa warisan politiknya telah direbut dan cita-cita revolusinya telah dibelokkan.

Kisah ini bukan hanya tentang transfer kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah surat perintah yang samar bisa digunakan untuk mengubah arah sejarah bangsa secara drastis. Curahan hati Sukarno kepada Hamengku Buwono IX menjadi saksi bisu dari penderitaan batin seorang pemimpin yang merasa dikhianati oleh anak buahnya sendiri.

Dalam pertemuan itu, ia mungkin berharap menemukan simpati dan dukungan, tetapi pada akhirnya, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa kekuasaannya telah berakhir. Peristiwa Supersemar dan penyerahan kekuasaan ini meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah Indonesia dan menjadi pelajaran penting tentang dinamika kekuasaan, loyalitas, dan interpretasi sejarah.

Laporan ini memberikan dimensi kemanusiaan yang mendalam pada sosok Sukarno, melampaui citranya sebagai proklamator dan pemimpin besar, dan menunjukkan betapa ia hanyalah seorang manusia yang juga bisa merasa sedih, kecewa, dan dikhianati.

Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah tunggal. Selalu ada sudut pandang yang berbeda, versi yang saling bertentangan, dan interpretasi yang beragam. Dokumen-dokumen sejarah, seperti Supersemar, seringkali menjadi objek perdebatan karena tidak adanya naskah asli yang otentik. Hal ini memungkinkan berbagai pihak untuk memanipulasi atau menafsirkannya sesuai dengan kepentingan politik masing-masing.

Oleh karena itu, penting untuk selalu melihat berbagai sumber dan perspektif untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang peristiwa masa lalu.

Kisah curahan hati Sukarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah salah satu potongan puzzle yang membantu kita memahami kerumitan dan penderitaan yang dialami oleh para pendiri bangsa di masa-masa sulit tersebut.