Sejarah Muhammadiyah di Yogyakarta dan Kesultanan: Buah Liberalisasi Kolonial?

Pada sebuah pagi di bulan November 1912, tepatnya tanggal 18, sebuah gerakan pembaharuan Islam lahir dari rahim Kauman, sebuah kampung di jantung Kesultanan Yogyakarta yang dihuni para abdi dalem penegak agama. Gerakan tersebut bernama Muhammadiyah, didirikan oleh Muhammad Darwis, seorang Khatib Amin Masjid Besar Kesultanan yang kemudian dikenal sebagai K.H. Ahmad Dahlan. Kelahiran organisasi ini, yang menjadi cikal bakal Sejarah Muhammadiyah di Yogyakarta dan Kesultanan yang kompleks, bukanlah sekadar peristiwa keagamaan biasa. Dia adalah produk interaksi dinamis antara dorongan spiritual sang pendiri, dampak masif dari kebijakan liberalisasi kolonial yang memengaruhi Muhammadiyah, serta perlindungan dan dukungan politik yang krusial dari Keraton Yogyakarta.

Artikel ini akan menyelami latar belakang historis yang melingkupi pendirian Muhammadiyah, menyoroti peran ganda liberalisasi ekonomi kolonial yang menciptakan tantangan sekaligus peluang, dan mengupas dukungan strategis Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono VII.

Era Penuh Perubahan: Yogyakarta di Persimpangan Abad ke-20

Abad ke-20 dibuka dengan perubahan fundamental di Jawa, khususnya di wilayah Vorstenlanden seperti Yogyakarta. Setelah era eksploitasi keras melalui Cultuurstelsel (Tanam Paksa) yang menyebabkan kemelaratan dan stagnasi, Pemerintah Kolonial Belanda mulai menerapkan Undang-Undang Agraria (1870) dan Undang-Undang Gula (1870). Kebijakan ini menandai awal era liberalisasi ekonomi di Hindia Belanda, mengizinkan modal swasta asing masuk secara besar-besaran.

Yogyakarta, di bawah kepemimpinan visioner Sri Sultan Hamengkubuwono VII (1877–1921), mengambil langkah unik dalam menyikapi arus liberalisasi ini. Berbeda dengan pandangan pasif, Sultan HB VII justru memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun ekonomi Kesultanan. Sepanjang masa pemerintahannya, ia mengizinkan pendirian 17 pabrik gula di wilayah kedaulatan Kesultanan, yang dikenal sebagai Sultan Ground. Pemasukan dari sewa tanah dan saham pabrik-pabrik ini, seperti Pabrik Gula Gesikan, Bantul, dan Padokan, membuat Kesultanan mengalami kemakmuran finansial yang signifikan.

Namun, liberalisasi ini datang dengan dua sisi mata uang: modernitas dan masalah sosial.

Liberalisasi Kolonial dan Dampaknya

Kebijakan liberalisasi kolonial, yang menggantikan sistem tanam paksa, memang mendatangkan infrastruktur modern seperti jalur kereta api Yogya-Magelang-Semarang untuk keperluan ekspor gula serta fasilitas pendukung seperti sekolah modern, rumah sakit, dan kompleks perumahan untuk staf Belanda.

1. Kesenjangan Sosial dan Pluralisme Penduduk: Dampak langsung dari masuknya investasi swasta adalah munculnya struktur sosial yang lebih plural dan diskriminatif. Kota Yogyakarta menjadi rumah bagi tiga golongan: Eropa (pejabat, pengusaha), Asia Timur Asing (terutama Tionghoa), dan Bumiputera (pribumi). Orang Eropa dan asing menikmati hak-hak istimewa dan fasilitas modern, sementara sebagian besar pribumi, termasuk para abdi dalem Keraton, tertekan oleh inflasi dan stagnasi ekonomi, terutama pasca krisis global 1930-an. Para importir dan pedagang menjadi kaya, sementara buruh upahan dan pegawai keraton merasakan ketidakseimbangan antara kenaikan harga kebutuhan pokok dengan kenaikan upah. Kesenjangan ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara kemakmuran Barat dan keterbelakangan pribumi.

2. Stagnasi Intelektual dan Agama: Liberalisasi juga membawa pengaruh budaya Barat yang sekuler, yang dikhawatirkan menggerus eksistensi Islam di Jawa. Di sisi lain, kondisi umat Islam pribumi sendiri berada dalam keadaan stagnan. Mereka masih terjebak dalam praktik sinkretisme yang kental dan pemahaman agama yang pasif, serta sistem pendidikan tradisional yang tidak mampu menghadapi tantangan modernitas. Sekolah-sekolah modern kolonial hanya diperuntukkan bagi kalangan elite pribumi dan Belanda, bertujuan mencetak birokrat administrasi yang murah bagi kepentingan kolonial. Inilah konteks sosial-keagamaan yang dihadapi K.H. Ahmad Dahlan, menjadi salah satu alasan utama lahirnya gerakan pembaharuan.

3. Munculnya Kelas Pekerja dan Gerakan Protes: Pesatnya industrialisasi gula juga melahirkan kelas sosial baru, yaitu buruh pabrik. Eksploitasi yang terjadi memicu gejolak sosial, yang terlihat dari munculnya pemogokan-pemogokan buruh di pabrik-pabrik gula di sekitar Yogyakarta antara tahun 1915–1921. Tokoh seperti Soerjopranoto, yang dijuluki “Raja Mogok”, memimpin aksi di Pabrik Gula Gesiekan dan Gondanglipuro. Meskipun gerakan buruh ini belum memiliki militansi yang kuat dan sering dicap komunis oleh pers kolonial, fenomena ini menunjukkan betapa liberalisasi kolonial telah menciptakan ketidakpuasan mendalam di kalangan rakyat pribumi. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bagaimana Muhammadiyah dan Kolonialisme berada dalam hubungan yang antagonis, di mana Muhammadiyah muncul sebagai jawaban konstruktif terhadap kerusakan sosial dan moral yang dibawa oleh kolonialisme.

Gerakan Pembaharuan dari Jantung Keraton

K.H. Ahmad Dahlan, atau Muhammad Darwis, adalah seorang abdi dalem Keraton yang menjabat sebagai Khatib Amin. Posisinya di Kauman membuatnya berada di persimpangan tradisi (Keraton) dan modernitas (akses ke Barat melalui kolonialisme).

Visi pembaharuan Islamnya semakin tajam setelah ia menunaikan haji kedua pada 1903–1904. Yang menarik, perjalanan ini dibiayai penuh oleh Sultan Hamengkubuwono VII. Di Makkah, Dahlan mendalami gagasan-gagasan reformasi Islam dari para tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Rasyid Ridha. Ia melihat kontras mencolok antara kemajuan umat Islam di Timur Tengah dan keterbelakangan serta praktik-praktik bid’ah dan khurafat yang masih marak di Jawa.

Sekembalinya ke Yogyakarta, Dahlan mulai menggariskan cita-cita untuk mengembalikan umat Islam pada tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah yang murni. Ia menyadari bahwa strategi terbaik untuk menyelamatkan umat dari stagnasi adalah melalui jalur pendidikan dan sosial. Fokus gerakan ini, sejak awal, adalah pada sosial-pendidikan, bukan politik. Dalam bidang pendidikan, ia menggabungkan kurikulum Barat (sekolah modern) dengan landasan Islam yang kuat, agar umat Islam mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Gerakan ini kemudian diwujudkan melalui Persyarikatan Muhammadiyah pada 1912.

Peran dan Dukungan dari Kesultanan/Keraton Yogyakarta

Peran Kesultanan Yogyakarta dalam pendirian Muhammadiyah merupakan faktor eksternal yang paling menentukan kelangsungan hidup organisasi ini di masa-masa awalnya. Tanpa perlindungan Keraton, sulit dibayangkan seorang abdi dalem biasa dapat mendirikan organisasi sebesar Muhammadiyah di lingkungan internal Kesultanan, apalagi di bawah pengawasan ketat Pemerintah Kolonial Belanda.

1. Dukungan Finansial dan Intelektual: Seperti disebutkan, Sultan HB VII membiayai perjalanan kedua K.H. Ahmad Dahlan ke Makkah. Dukungan ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan investasi intelektual. Sultan menyadari perlunya umat Islam memiliki landasan agama yang kuat dan modern untuk menjaga legitimasi Keraton di mata rakyat, agar tidak tergerus oleh budaya Barat yang masuk bersama gelombang liberalisasi.

2. Perlindungan Hukum (Rechtperson) dan Politik: Dukungan paling krusial adalah intervensi langsung Sultan dalam mendapatkan legalitas korporasi atau rechtperson bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah secara resmi mengajukan Anggaran Dasar (Statuten Muhammadiyah) pada Desember 1912, dan disetujui oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam lingkungan kolonial yang sangat represif, mendapatkan pengakuan hukum bagi organisasi pribumi adalah hal yang luar biasa sulit. Keraton secara efektif berfungsi sebagai “simbol kewibawaan dan perlindungan politik” yang memperlancar proses ini dan melindungi Muhammadiyah dari penindasan langsung otoritas kolonial. Legalitas ini memungkinkan Muhammadiyah beroperasi secara terbuka dan memperluas aktivitasnya di bidang pendidikan (sekolah), sosial (mendirikan PKO – Pertolongan Kesengsaraan Oemoem yang kini menjadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah), dan keagamaan (meluruskan kiblat, menyelenggarakan salat Id di lapangan).

3. Posisi Penyeimbang Politik: Sultan HB VII tidak hanya mendukung Muhammadiyah. Ia juga menggunakan kekayaannya untuk meletakkan dasar gerakan kebangkitan nasional. Kongres pertama Boedi Oetomo pada 1909 diizinkan diadakan di wilayah Keraton. Ketika Sarekat Islam (SI) pecah, Kesultanan cenderung berpihak pada kelompok ‘SI Putih’ yang lebih Islam tradisionalis dan moderat, meskipun tetap menjaga jarak agar kedaulatan otonomnya (zelfbestuur) tidak terganggu oleh Belanda. Dalam hal ini, Sultan bertindak sebagai penyeimbang yang cerdas, mendukung gerakan-gerakan pribumi yang konstruktif (seperti Muhammadiyah) untuk menghadapi ancaman kolonialisme dan modernitas, tanpa secara frontal merusak hubungan dengan Belanda.

Sejarah Muhammadiyah di Yogyakarta dan Kesultanan: Sebuah Sintesis

Apakah Sejarah Muhammadiyah di Yogyakarta dan Kesultanan hanya “Buah Liberalisasi Kolonial”? Jawabannya adalah ya, dalam arti ia merupakan respons terhadap dampak dari kebijakan kolonial, namun tidak berarti Muhammadiyah adalah alat kolonial. Muhammadiyah adalah sintesis antara gerakan Islam modernis dengan realitas sosial-politik kolonial di Jawa.

Tanpa liberalisasi kolonial, K.H. Ahmad Dahlan mungkin tidak akan melihat kontras modernitas Barat yang begitu dekat, yang memicu kesadarannya akan keterbelakangan umat Islam. Liberalisasi menciptakan “masalah” (keterbelakangan sosial dan moral) yang memerlukan “solusi” modern. Di sisi lain, tanpa Peran Kesultanan Yogyakarta dalam pendirian Muhammadiyah yang memberikan perlindungan rechtperson dan modal intelektual, gerakan ini mungkin akan mati muda karena dilarang atau dicurigai oleh otoritas kolonial.

Muhammadiyah, sebagai organisasi yang fokus pada sosial dan pendidikan, berhasil memperluas pengaruhnya hingga jauh melampaui batas-batas kedaulatan Kesultanan. Meskipun rechtperson yang diberikan Sultan HB VII awalnya hanya berlaku di wilayah Kesultanan, di masa Sultan HB VIII, cabang-cabang Muhammadiyah didirikan secara diam-diam di luar wilayah Kesultanan, bahkan hingga Garut dan Ujung Pandang (Makassar). Tokoh-tokoh seperti Haji Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) membawa Sejarah Muhammadiyah dan semangat modernisasinya ke Sumatera Barat pada 1925.

Peristiwa ini secara nyata membuktikan bahwa liberalisasi kolonial yang memengaruhi Muhammadiyah hanyalah katalis, sedangkan kekuatan sejati gerakan ini terletak pada visi purifikasi dan modernisasi yang diusung oleh pendirinya, serta perlindungan politik dari otoritas tradisional yang beradaptasi, yaitu Kesultanan Yogyakarta. Keseimbangan strategis antara abdi dalem reformis, Sultan yang adaptif, dan tekanan kolonial yang melahirkan kesempatan, merupakan warisan terbesar dari Muhammadiyah dan Kolonialisme di awal abad ke-20.

Relevansi Kontekstual Pendirian Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di tengah masa kebangkitan nasional dan merupakan salah satu organisasi pergerakan tertua. Sejarah Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi ini bukanlah sekadar gerakan ritualistik, melainkan sebuah respons terhadap tantangan zaman yang sangat nyata.

Relevansi kontekstual pendiriannya dapat dilihat dari tiga aspek:

1. Modernisasi Islam yang Berwajah Rahmatan lil ‘Alamin: K.H. Ahmad Dahlan berusaha menampilkan Islam dalam wujud yang riil, konkret, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh umat (rahmatan lil ‘alamin). Hal ini diwujudkan melalui upaya penyederhanaan ibadah dari hal-hal politheistis, meluruskan arah kiblat, serta menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Visi ini sangat kontras dengan gambaran Islam yang statis dan terbelakang yang berkembang di Jawa saat itu.

2. Strategi Berhadapan dengan Kolonialisme melalui Sosial-Edukasi: Muhammadiyah memilih jalur sosial dan pendidikan, bukan politik konfrontatif. Strategi ini sangat cerdas pada masanya, karena memungkinkan mereka beroperasi secara legal dan damai, menghindari penindasan kolonial, sambil secara fundamental membangun modal manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. Dengan mendidik umat melalui sekolah-sekolah modern, Muhammadiyah sesungguhnya sedang menyiapkan kader-kader yang kelak akan memimpin perjuangan kebangsaan dan mengisi birokrasi negara, melawan tujuan diskriminatif pendidikan kolonial.

3. Kontribusi terhadap Kebangkitan Nasional: Muhammadiyah turut berperan dalam proses peletakan dasar-dasar gerakan politik ‘kebangkitan nasional’. Organisasi ini menjadi wadah yang menghimpun kekuatan rakyat pribumi yang terorganisir. Sebagaimana Kesultanan mengizinkan Kongres Boedi Oetomo di wilayahnya, Muhammadiyah kemudian menjadi basis bagi tokoh-tokoh Sarekat Islam (SI) Putih (yang anti-komunis dan pro-Islam moderat) seperti H. Agus Salim dan Suryopranoto. Dengan demikian, Muhammadiyah dan Kolonialisme adalah dua kutub yang saling berhadapan, di mana Muhammadiyah berhasil mengubah tekanan kolonial menjadi energi positif bagi pemberdayaan umat.

Kelahiran Muhammadiyah adalah sebuah fenomena sejarah yang utuh. Ia adalah anak kandung dari tantangan modernitas yang diakselerasi oleh liberalisasi kolonial yang memengaruhi Muhammadiyah dan dilindungi oleh tangan dingin tradisi yang adaptif (Peran Kesultanan Yogyakarta dalam pendirian Muhammadiyah). Sampai hari ini, warisan ini terus membentuk corak Indonesia, menjadikannya salah satu pilar utama peradaban bangsa.